Transformasi sosial, budaya, dan lingkungan di Kalimantan telah berlangsung sejak lama, dipengaruhi oleh dinamika sejarah dan perkembangan ekonomi. Sejak masa kerajaan, kolonial, hingga kemerdekaan, wilayah ini mengalami berbagai perubahan yang semakin dipercepat oleh industrialisasi sektor kayu, batubara, semen, dan perkebunan kelapa sawit. Kini, dengan penetapan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) melalui UU No. 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 21 Tahun 2023, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, termasuk Kalimantan Selatan.
Pembangunan IKN membawa arus migrasi tenaga kerja serta interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang, yang berpotensi menimbulkan tantangan dalam integrasi budaya. Perbedaan kepentingan dan perebutan sumber daya dapat memunculkan gesekan sosial. Ketika masyarakat lokal harus menyesuaikan diri dengan arus perubahan ini, dinamika sosial yang terjadi sering kali memunculkan tantangan baru. Oleh karena itu, memahami, mengantisipasi, dan mengelola perubahan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keseimbangan sosial yang harmonis di tengah kompleksitas yang ada.
Perubahan sosial dan lingkungan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis dan budaya masyarakatnya. Kalimantan Selatan memiliki ekosistem lahan basah yang menopang kehidupan masyarakatnya. Sungai, rawa gambut, dan ekosistem air lainnya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya, terutama bagi masyarakat Banjar yang memiliki keterikatan erat dengan sungai sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian. Sementara itu, suku Dayak memiliki hubungan kuat dengan tanah dan hutan, yang menjadi bagian dari kehidupan dan adat mereka. Urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan telah menyebabkan perubahan drastis dalam lanskap fisik dan sosial, memengaruhi tatanan budaya yang telah ada selama berabad-abad.
Di tengah laju urbanisasi dan globalisasi yang semakin pesat, interaksi budaya menjadi semakin luas, membawa serta tantangan dalam menjaga identitas lokal. Perubahan ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan kebijakan berbasis kearifan lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian antropologi yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial dan budaya yang terjadi, serta menawarkan solusi yang relevan bagi masyarakat setempat untuk menghadapi perubahan ini. Secara akademik, urgensi pendirian Program Studi Antropologi di Universitas Lambung Mangkurat semakin kuat mengingat masih minimnya kajian antropologi di Kalimantan. Hingga saat ini, hanya terdapat satu Program Studi Antropologi di Kalimantan, yakni di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, yang jaraknya cukup jauh dari Kalimantan Selatan. Padahal, Kalimantan memiliki budaya dan dinamika sosial yang membutuhkan kajian akademik berbasis lokal. Dengan hadirnya Prodi Antropologi FISIP ULM, diharapkan dapat terbentuk pusat kajian antropologi yang mampu menghasilkan penelitian-penelitian strategis serta tenaga akademik yang kompeten dalam memahami, menganalisis, dan merespons permasalahan transformasi lanskap fisik, sosial dan budaya serta dampaknya pada kehidupan manusia. Selain itu, keberadaan program studi ini juga akan memperkuat posisi akademik ULM sebagai institusi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu sosial dan humaniora di Indonesia.
